nusakini.com-- Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 pada Selasa (20/09) di Istana Negara, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden menekankan agar para pimpinan kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah tidak menjadikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tujuan akhir. 

“Seluruh menteri, pimpinan lembaga dan gubernur, bupati/walikota beserta seluruh jajaran jangan hanya berhenti pada mengejar opini WTP, karena opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan, tidak akan ada praktik korupsi, tidak, (ini hal yang) berbeda,” jelasnya. 

• Intelektualisasi Politik Atau Politisasi Intelektual, Mempertanyakan Integritas Pemburu Gelar Doktor
• Resmikan Produksi Smelter PT Freeport Indonesia, Presiden Jokowi: Dorong Hilirisasi dan Penerimaan Negara
• Presiden Jokowi Terima Agricola Medal, FAO: Transformasi Pertanian Indonesia Berkembang Pesat
• Ngobrol Santai Presiden Jokowi, Presiden Terpilih, Mentan Amran dan Menteri Lain Usai Pelantikan Wakil Menteri
• Disemprot Jokowi, Ini Kata Bupati Maros

Ia menambahkan, predikat WTP justru harus menjadi pendorong untuk terus membangun budaya pengelolaan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel. “Kita harus mulai membangun sitem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi dan debirokratisasi, menyederhanakan. Dan jangan lupa, kita juga harus membangun manusianya, SDMnya dengan meningkatkan kompetensi, kapasitas SDM kita secara berkelanjutan,” urainya. 

Sebelumnya, Presiden juga menekankan pentingnya orientasi hasil dalam pelaksanaan kegiatan K/L dan pemerintah daerah. Terlebih, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. 

“Orientasi kita harus orientasi hasil, jangan sampai kita kehilangan energi semuanya mengarah pada SPJ (surat pertanggungjawaban). Apalagi saat ini kita menghadapi tantangan untuk menerapkan pelaporan keuangan pemerintah berbasis akrual, ini lebih sulit lagi dalam pelaksanaannya,” katanya. 

Sebagai informasi, Rakernas tahunan ini diikuti oleh para menteri/pimpinan lembaga, sekretaris jenderal/sekretaris utama, inspektur jenderal/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kepala biro pada K/L, gubernur, bupati, serta walikota.(p/ab)